Berikut ini Profil Wilayah Desa: 1. Kondisi Geografis Luas Wilayah desa Sampalan tengah: Tanah Tegalan/Perkebunan               : 30.690 Ha Tanah Pekarangan                                   : 9.880 Ha Lain - lain Penggunaannya                  : 26.430 Ha 2. Keadaan Topografi Desa Sampalan Tengah Secara umum keadaan topografi Desa Sampalan Tengah adalah merupakan  ...

VISI MISI DESA  SAMPALAN TENGAH Visi :Dengan berlandaskan Tri Hita Karana bersama Masyarakat Desa Sampalan Tengah Menuju Sampalan Tengah yang “SANTHI” ( Sejahtera, Aman, Nyaman, Tertib, Harmonis, Indah )Misi :  Meningkatkan Pelayanan pemerintahan Desa, bekerja secara Jujur, Adil dan Tulus Iklas          terhadap seluruh Masyarakat Desa Sampalan Tengah, Mendukung Program Pemerintah Pusat, Pemerataan Pembangunan, Kesehatan dan Pendidikan Penguatan Bumdesa sebagai Pilar Ekonomi Desa, bekerjasama ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA  SAMPALAN TENGAH  KECAMATAN DAWAN, KABUPATEN KLUNGKUNG NO NAMA JABATAN 1 I PUTU ARYAWAN PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH 2 I KADEK SUKARTA SEKRETARIS DESA SAMPALAN TENGAH 3 I WAYAN SUJANA KASI PEMERINTAHAN 4 I KOMANG BUANA KASI KESEJAHTERAAN 5 NI KETUT MULIARTI KASI PELAYANAN 6 I KOMANG ANTARA KAUR TATA USAHA DAN UMUM 7 NI NENGAH SUDIARNING KAUR KEUANGAN 8 I GUSTI AGUNG MANIK JULIANTARI KAUR PERENCANAAN 9 I WAYAN ...

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA  SAMPALAN TENGAH,  KECAMATAN  DAWAN,  KABUPATEN KLUNGKUNG  NO NAMA JABATAN ALAMAT 1 I WAYAN SUARTA Ketua BPD Banjar Dinas Pakel 2 I WAYAN WIJAYA Wakil BPD Banjar Dinas Jabon 3 I WAYAN SUITA Sekertaris BPD Banjar Dinas Papaan 4 LUH PUTU WAHYUNI Ketua Bidang dan Pembinaan Masyarakat Banjar Dinas Jabon  5 PUTU AYU DIAN EKAWATI Anggota BPD  Banjar Dinas Pakel 6 I WAYAN WIDANA Ketua Bidang Pembanguna dan Pemberdayaan ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...