LAKIP

  • Dibaca: 617 Pengunjung

KATA PENGANTAR

 

Om Swastyastu

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena  atas bimbingan dan tuntunan beliau kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara substansi LAKIP Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi system akuntabilitas instansi pemerintah yang memberikan informasi tentang pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 - 2018.

Disamping itu pula, penyusunan LAKIP ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil ( Goverment BY Result Oriented ) kami berharap LAKIP ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2014, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan karena keterbatasan kami dan kendala-kendala yang dihadapi.

Pada tahun-tahun berikutnya kami akan berusaha meminimalisasi kekurangan-kekurangan tersebut sehingga pada akhirnya LAKIP Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyusun LAKIP ini, semoga LAKIP ini bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Sekian dan Terimakasih.

Om Çantih, Çantih, Çantih, Om

 

 

 

Semarapura, 15 Januari 2014

Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

Kabupaten Klungkung,

 

 

I Putu Sadia, SE.,M.Si

NIP. 19591231 198603 1 291

   

 

IKHTISAR  EKSEKUTIF

 

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung Tahun 2014 berisi tentang capaian kinerja selama tahun 2014 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi menetapkan 3 sasaran yang harus dicapai selama tahun 2014. Sasaran tersebut diwujudkan melalui 4 program yang tertuang dalam 18 kegiatan strategis berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri diperoleh gambaran sebagai berikut :

  • Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung telah berhasil mewujudkan/mencapai  100% sasaran yang telah ditetapkan.
  • Dari 4 program yang tertuang dalam 18 kegiatan stategis, yang dilaksanakan semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif (mencapai hasil/Outcome yang ditargetkan).

Dari sasaran yang stratejik yang ditetapkan tahun 2014, yang menjadi prioritas utama Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung terdiri dari 3 sasaran stratejik  yaitu di bidang pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan perbaikan sistem administrasi kearsipan. Jumlah anggaran yang ditetapkan untuk membiayai 4 program yang tertuang dalam 18 kegiatan, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung selama tahun 2014 adalah sebesar Rp. 495.103.500,00 dengan realisasi mencapai Rp. 427.939.002,00 atau 86.43% dari anggaran yang ditetapkan.

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini tentu diusahakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan dipertanggungjawabkan dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan angggaran.                                                                                                                                                  

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    LATAR BELAKANG

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksana kegiatan baik berupa tugas-tugas umum maupun pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Lakip sebagai salah satu bentuk atau instrument pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah pada dasarnya merupakan gambaran atau cerminan dari tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang ada pada tahun tersebut. Oleh karena itu LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, atau penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance  sebagai prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

 

B.     KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Klungkung memiliki wilayah seluas 315 KM, yang terdiri dari daratan seluas 112,16 KM² dan kepulauan seluas 202,84 KM². wilayah Klungkung secara administratif terdiri atas 4 kecamatan yaitu : Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida, dengan desa berjumlah 59 desa. Jumlah penduduk mencapai 173.900 jiwa, dengan tingkat kepadatan 522 jiwa per KM². jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 tercatat sebanyak 102.889; dari jumlah tersebut sebanyak 100.703 orangdiantaranya telah terserap di lapangan kerja.

Diukur dari harga yang berlaku, nilai PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2014 perkapita mencapai sebesar 3.727.869.240 sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai 1.551.108.640. Dari segi struktur perekonomian, Kabupaten Klungkung masih bercorak agraris dengan masih dominannya sumbangan sektor  pertanian terhadap pembentukan PDRB. Kontribusi sektor pertanian tersebut relatif stabil, oleh karena itu prioritas pembangunan daerah kabupaten klungkung tahun 2014diperluas untuk mendukung sektor tersebut, antara lain dititikberatkan pada pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perhubungan.

Pembangunan dilaksanakan dengan tetap menjaga kesetaraan kemajuan pembangunan di bidang / sektor lain, menerapkan prinsip pembangunan ekonomi kerakyatan, tanpa menutup peluang investasi pihak swasta dari luar daerah, serta berpihak kepada kelompok sasaran tertentu yang bersifat spesifik.

Pembangunan juga dilakukan secara optimal untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia, menjaga kelestariannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat.  

 

C. KEWENANGAN DAERAH DAN STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung,yang dipimpin oleh Kepala Kantor dengan dibantu 1 orang Kasubag dan 3 orang Kasi serta 11 orang Staf, yang dapat digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

 

D. ANALISIS GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERPUSTAKAAN

Berdasarkan gambaran umum Kabupaten Klungkung seperti telah diuraikan di atas, maka dapat dianalisis kondisi lingkungan tersebut di kaitkan dengan pengembangan perpustakaan di kabupaten klungkung sebagai berikut :

  1. Dari segi letak geografis, kabupaten klungkung terutama di daratan terletak pada wilayah yang datar dan rata sehingga jarak rumah penduduk dengan Kantor Perpustakaan dapat dijangkau dengan mudah. Terkecuali untuk di kepulauan Nusa Penida yang terdiri dari Pulau Lembongan, Pulau Ceningan dan Kepulauan Nusa Penida. Wilayah ini paling luas dan memiliki wilayah yang kurang menguntungkan secara geografis karena terdiri dari perbukitan dengan sebaran penduduk yang masih terpencil dan terpencar serta jumlah penduduk yang jarang, terlebih prasarana jalan dan transportasi masih sangat terbatas, sehingga harus menempuh perjalanan yang amat jauh. Hal ini merupakan permasalahan bagi masyarakat dalam upaya pengembangan perpustakaan serta menarik minat baca masyarakat.
  2. Penduduk Klungkung yang rata-rata pekerjaannya bertani dan berladang, karena merupakan daerah agraris, dilihat dari segi pendapatan perkapita masih relatif kecil. Hal ini membawa dampak pada masyarakat dalam upaya mensosialisasikan perpustakaan sebagai jalur pendidikan non formal.
  3. Pemerintah Kabupaten Klungkung yang masih memiliki APBD relatif rendah yakni sebesar Rp. 915.159.478.224.17,-dan dengan alokasi anggaran bidang perpustakaan hanya sebesar Rp. 495.103.500,-di luar belanja pegawai ternyata belum mampu secara maksimal dalam upaya pengembangan perpustakaan.
  4. Kondisi transportasi khususnya di wilayah Nusa Penida menjadi permasalahan dalam pengembangan perpustakaan.
  5. Yang mendukung kondisi ini adalah sosial budaya dan agama yang berjalan harmonis, serasi dan seimbang, kondisi aman, kerukunan antar dan inter umat beragama.
  6.  

E. PRIORITAS DAERAH

      Prioritas daerah Kabupaten Klungkung untuk menjawab tantangan tersebut diatas adalah :

1.     Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Mutu dan Frekuensi pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan yang bersifat mendesak guna menjawab tantangan pembangunan dalam rangka otonomi daerah dan persaingan global.

2.      Peningkatan Usaha Ekonomi Rakyat Bertumpu Pada Pengembangan Ekonomi Wilayah Serta Penciptaan Iklim Investasi

Pengembangan ekonomi rakyat melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif bertujuan untuk dapat membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya dalam pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat terlepas dari adanya pengembangan usaha industri kecil dan menengah melalui Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku, Peningkatan Kualitas Produk, Peningkatan Modal Kerja Usaha, Penataan Lahan Usaha, Perlindungan Hak Dan Peningkatan Kualitas SDM.

3.     Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut terjadi akibat belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa kebutuhan akan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, air bersih, dan rasa aman. Penanggulangan kemiskinan perlu diupayakan secara terpadu dan komprehensif melalui kerja sama lintas instansi/dinas sebagai pelaku, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Pembangunan sosial telah menunjukkan adanya kemajuan, namun masih perlu mendapat perhatian dan upaya lebih dari pemerintah melalui bantuan sosial kepada perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau peristiwa bencana. Pemberian bimbingan , pembinaan dan rehabilitasi sosial termasuk penyalurannya ke dalam masyarakat bagi masyarakat yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

4.     Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah dan Lingkungan Hidup

Budaya Bali merupakan salah satu kebudayaan unik dengan ciri khas berupa rajutan fisik kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas, dan filosofis dalam upaya menggali, pembinaan, pengembangnan, pelestarian budaya dilakukan memalui revitalisasi dan peningkatan kualitas terhadap potensi dan sumber seni budaya dengan dijiwai filsafat Tri Hitakaran dan Tri Mandala. Pelestarian lingkungan hidup terkait dengan Tri Hitakarana karena mengkhususkan pada hubungan manusia dengan lingkungan. Penataan ruang dan bangunan berfungsi sebagai pengendali, pemanfaatan ruang wilayah secara berbudaya guna serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.     Peningkatan Sarana/Prasarana Fisik

Pembangunan sarana/prasarana fisik yang meliputi prasarana jalan, perhubungan, kesehatan, irigasi pengairan, pemukiman dan kesehatan lingkungan merupakan pendukung peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pembangunan sarana/prasaranafisik perlu terus ditingkatkan dan tetap menyesuaikan pada kondisi serta kemampuan daerah dengan menitikberatkan pada pemeliharaan dan penyempurnaan untuk dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana fisik yang telah ada perlu dilakukan peningkatan dan pembangunan infrastruktur baru yang dilaksanakan secara selektif berikut peningkatan peran investasi swasta serta dana pemerintah.

6.     Penegakan Supremasi Hukum dan HAM

Pembangunan penegakan hukum dan ham perlu diupayakan dalam rangka menciptakan ketertiban serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemahaman terhadap Hukum dan HAM melalui peningkatan kapasitas aparatur penegak Hukum dan HAM serta peningkatan kualitas legalitas produk hukum.

7.     Penciptaan suasana dan situasi keamanan dan ketertiban

Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban selayaknya tetap kondusif dan terkendali. Hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan dan partisipasi masyarakat interndan antar umat beragama melalui tokoh dari pemuka agama disamping dukungan Muspida, Pimpinan DPRD, Kepala Daerah, Aparatur Daerah, Hansip dan para Kepala Desa Pakraman dengan Pecalangnya.

8.     Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah (Kewenangan dan Kelembagaan)

Penyerahan urusan kewenangan pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui pengembangan otonomi daerah; pembinaan penyenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; peningkatan pemanfaatan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah; pembangunan desa; dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

 

 

                                                                                         

 

 

 

                                                                             

  • Dibaca: 617 Pengunjung